Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengatakan bahwa wacana penambahan jumlah kementerian harus didasarkan pertimbangan komprehensif dan proporsional agar ...
Menhan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ , di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin .
Dia menilai wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 harus didasarkan pada kebutuhan pemerintah itu sendiri. “Untuk mewujudkan visi-misi itu kan presiden yang lebih tahu ya, kementerian dan lembaga apa saja yang akan dibentuk,” tuturnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40, DPR: Harus Lahir dari Kajian MendalamAnggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad angkat bicara mengenai rencana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Read more »
Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.
Read more »
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Perlu Ada Alasan Konkret untuk Penambahan KementerianWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Read more »
Komisi I DPR sebut penambahan dua KAL untuk jaga kedaulatan IndonesiaWakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan penambahan dua unit Kapal TNI Angkatan Laut (KAL) yaitu KAL KRI Butana 878 dan KRI Selar 879 ...
Read more »
Anggota Komisi II DPR RI: Negara Harus Campur Tangan Atasi Masalah Pendidikan IndonesiaIa mengungkapkan peran pemimpin bangsa harus kuat sehingga generasi bangsa bisa mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas terbaik.
Read more »
Anggota Komisi XI DPR: Sri Mulyani Harus Banyak Evaluasi soal Masuknya Barang dari Luar NegeriMisbakhun menilai Sri Mulyani harus banyak melakukan evaluasi mengenai berbagai persoalan terkait barang dari luar negeri yang masuk
Read more »