Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Presiden Jokowi segera menetapkan calon definitif Kepala Otorita IKN setelah Bambang Susantono mundur.
- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menetapkan calon definitif Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah Bambang Susantono mundur.
Menurut Guspardi, bila megaproyek itu hanya dipegang seorang Plt, dikhawatirkan pekerjaannya akan mengalami hambatan. Investasi di IKN, Mardani Ali Sera: PKS Menolak Karena Tidak Butuh Ibu Kota Baru | SATU MEJAIa berharap pembangunan IKN tidak mangkrak. Sebab bagaimanapun, proyek yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.
Politikus PAN itu menjelaskan, dirinya mendapatkan informasi bahwa pembangunan IKN masih memiliki banyak persoalan yang perlu diselesaikan. “Bagaimana pun ini kan jadi beban moral bagi Kepala IKN untuk mempercepat proses pelaksanaan IKN itu."
Komisi Ii Dpr Jokowi Ikn Kepala Otorita IKN Ibu Kota Nusantara
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
Read more »
Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan OmpongANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik kinerja Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dewas dinilai seperti macan ompong
Read more »
Anggota Komisi V DPR: Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Hal Biasa, Tak Ganggu PembangunanPemerintah mengumumkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri.
Read more »
Anggota Komisi I DPR Klaim Frasa Tambahan Prajurit TNI Aktif di Kementerian Sudah Sesuai UUAnggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengeklaim frasa tambahan dalam revisi UUTNI Yang menyatakan prajurit TNI bisa ditugaskan di kementerian lain sudah sesuai perundang undangan yang ada
Read more »
Anggota Komisi IX DPR soal Penolakan Tapera: Masyarakat Tidak Tahu Program dan ManfaatnyaAnggota Komisi IX DPR RI Darul Siska berpendapat penolakan terhadap Tapera salah satunya karena masyarakat tidak tahu program dan manfaatnya.
Read more »
Anggota Komisi V DPR Nilai Tapera Belum Tersosialisasi dengan BaikAnggota Komisi V DPR Hamka B Kady berpendapat kebijakan mengenai Tapera belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
Read more »