Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengusulkan hak angket untuk menyelesaikan polemik transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurut saya, hanya satu proses yang bisa dilewati yaitu melalui hak angket
"Menurut saya, hanya satu proses yang bisa dilewati yaitu melalui hak angket," kata Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR Rapat dengan Mahfud Md Hari Ini, Bahas Transaksi Rp349 Triliun di KemenkeuKomisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, hari ini, Rabu (29/3/2023). Rapat beragendakan pembahasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Read more »
Sri Mulyani Tak Hadiri Rapat soal Transaksi Rp349 T dengan Komisi III DPR Hari IniRapat hanya akan dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivam Yustiavandana. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dikabarkan tak menghadiri rapat dengar...
Read more »
Komisi III DPR RI Terkejut Kabareskrim Polri Turut Hadir soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun di KemenkeuKomisi III DPR RI terkejut Kabareskrim dampingi Menko Polhukam Mahfud dan Ketua PPATK Ivan Yustiavanda atas dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu
Read more »
Komisi III DPR Bakal Konfrontasi Mahfud MD dengan Sri Mulyani soal Data Dugaan TPPU Rp349 TriliunWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan dalam rapat lanjutan nanti, Komisi III DPR bakal mengundang Menkeu Sri Mulyani.
Read more »
Komisi III DPR akan Gelar Rapat Transaksi Rp349 Triliun Lagi, Mahfud MD dan Sri Mulyani DiundangRapat digelar untuk membahas perbedaan angka transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun.
Read more »
Inilah Alasan Mahfud MD Mengungkap TPPU Rp349 T di Kemenkeu dalam Rapat Dengan Komisi III DPRInilah Alasan Mahfud MD Mengungkap TPPU Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengan Komisi III DPR
Read more »