Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun ...
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat antara PPATK dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa . ANTARA/Putu Indah SavitriJakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang .
Sanksinya, tutur Arteria melanjutkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Baca juga:Adapun peraturan yang dibahas oleh Arteria adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tok! DPR Setujui Perppu Ciptaker Jadi Undang-UndangDPR menyetujui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.
Read more »
Hari Ini, DPR RI Bakal Sahkan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-UndangDalam rapat ini, DPR rencananya akan mengesahkan RUU penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut menjadi undang-undang.
Read more »
Meski Diwarnai Interupsi, DPR Tetap Sahkan Perppu Ciptaker jadi Undang-undangDPR RI sahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).
Read more »
Dipimpin Puan Maharani, Paripurna DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-UndangDua fraksi di DPR yaitu Demokrat dan PKS menyatakan belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perppu Cipta Kerja .
Read more »
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang | merdeka.comDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Selasa (21/3).
Read more »
Tok, DPR Restui Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-UndangSebanyak tujuh fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP setuju Perppu Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang.
Read more »