Ada Usulan Ibu Kota Bali Pindah ke Buleleng, Koster Sebut Bisa Dipertimbangkan tetapi Berat

Philippines News News

Ada Usulan Ibu Kota Bali Pindah ke Buleleng, Koster Sebut Bisa Dipertimbangkan tetapi Berat
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 68%

Wacana perpindahan atau dikembalikannya ibu kota Bali ke Buleleng pernah muncul saat menyusun Undang-Undang tentang Provinsi Bali tersebut.

- Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan tetap akan mempertimbangkan usulan dari fraksi di DPRD Provinsi Bali terkait pemindahan ibu kota provinsi ke kabupaten Buleleng.

"Di Undang-Undang 15 Nomor 23 sudah ditegaskan ibu kota provinsi Bali itu di Denpasar. Jadi, usulan itu tentu bisa dipertimbangkan, tapi untuk saat ini tidak bisa dilaksanakan karena UU kan baru, baru keluar," kata dia usai mendengar pandangan fraksi di Gedung DPRD Bali pada Senin .Koster mengatakan, wacana perpindahan atau dikembalikannya ibu kota Bali ke Buleleng pernah muncul saat menyusun Undang-Undang tentang Provinsi Bali tersebut.

"Dulu ketika menyusun Undang-Undang itu ada usulan kembalikan ke Buleleng tapi saya pikir itu bebannya berat, harus membangun infrastruktur lagi," kata dia.Buntut Sopir Taksi Palak Turis Asing di Bali, Koster Atur Operasional Transportasi Online Wacana terkait pemindahan ibu kota Bali kembali mencuat dalam pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, Hati Nurani Rakyat , dan Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Bali, Senin .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

23 Desa di Buleleng Bali Jadi Zona Merah RabiesTerjadi 29 kasus gigitan anjing dan kucing rabies di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sepanjang bulan Januari hingga Juni 2023.
Read more »

BNPT: Ajaran Ponpes Al-Zaytun Tak Bisa Diproses Pakai UU TerorismeBNPT memandang kasus Ponpes Al-Zaytun tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme.
Read more »

Ketua DPD RI Ajak PP Jambi untuk Kembali ke Sistem Bernegara Rumusan Pendiri BangsaKetua DPD RI Ajak PP Jambi untuk Kembali ke Sistem Bernegara Rumusan Pendiri BangsaSistem tersebut merupakan sistem yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli berikut Penjelasannya.
Read more »

Pendidik Berperan Memastikan Tumbuh Kembang Anak DifabelPendidik Berperan Memastikan Tumbuh Kembang Anak DifabelPendidikan menjadi hak semua warga nagara, termasuk anak difabel tanpa terkecuali yang dijamin oleh Undang-Undang. Dikbud AdadiKompas Kompas58
Read more »



Render Time: 2025-03-05 04:23:30