300 Daerah Antre Minta Dimekarkan, Jokowi Tegaskan Tutup Sementara

Jokowi News

300 Daerah Antre Minta Dimekarkan, Jokowi Tegaskan Tutup Sementara
Daerah Otonomi BaruOtonomi Daerah
  • 📰 cnbcindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 15 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 74%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada Daerah Otonom Baru (DOB), meski sudah banyak provinsi dan kabupaten kota yang mengajukan pemekaran.

Foto: Presiden Jokowi Saat Peresmian Pembukaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021, Istana Kepresidenan Bogor, 20 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada Daerah Otonom Baru , meski sudah banyak provinsi dan kabupaten kota yang mengajukan pemekaran.

Jokowi mengatakan saat ini sudah ada 300 wilayah yang mengajukan pemekaran baik kabupaten/kota maupun provinsi. Namun ia menegaskan bahwa tidak akan ada pemekaran. Diketahui saat ini Indonesia sudah memiliki 38 Provinsi. Wilayah terbaru yang disahkan adalah Papua Barat Daya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

Daerah Otonomi Baru Otonomi Daerah

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

300 Daerah Ajukan DOB, Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemekaran Daerah300 Daerah Ajukan DOB, Jokowi Tegaskan Tak Ada Pemekaran DaerahPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada lebih dari 300 kabupaten/kota maupun provinsi yang mengajukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Namun, tidak ada pemekeran wilayah di seluruh Indonesia untuk sementara waktu.
Read more »

Lebih dari 300 Daerah Usul Pemekaran, Jokowi: Tidak Ada DOBLebih dari 300 Daerah Usul Pemekaran, Jokowi: Tidak Ada DOBPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa lebih dari 300 kabupaten atau kota mengajukan pemekaran daerah otonom baru (DOB). Namun, tegas Jokowi, tidak ada pemekar
Read more »

Kemenko PMK: Kepala daerah inkompeten hambat progres daerah tertinggalKemenko PMK: Kepala daerah inkompeten hambat progres daerah tertinggalKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menyebut adanya kepala daerah yang tidak berkompeten dapat menghambat upaya ...
Read more »

Inovasi Pendidikan di Daerah Masih Sedikit dan Belum Sesuai Konteks DaerahInovasi Pendidikan di Daerah Masih Sedikit dan Belum Sesuai Konteks DaerahDesentralisasi pendidikan seharusnya membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, inovasi pendidikan dari daerah masih sedikit dan belum menyentuh akar masalah.
Read more »

Koalisi Penutur Bahasa Daerah di Bandung Desak DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Bahasa DaerahKoalisi Penutur Bahasa Daerah di Bandung Desak DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Bahasa DaerahRUU Bahasa Daerah dinilai penting untuk pemajuan dan perlindungan bahasa daerah di Indonesia, di antaranya lewat intervensi di ranah kurikulum pendidikan.
Read more »

Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Daerah Prihatin Pembahasan RUU Bahasa Daerah Ditunda, Siapkan AksiKoalisi Masyarakat Penutur Bahasa Daerah Prihatin Pembahasan RUU Bahasa Daerah Ditunda, Siapkan AksiKoalisi Masyarakat Penutur Bahasa Daerah merasa prihatin dengan ditundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Bahasa Daerah.
Read more »



Render Time: 2025-02-25 17:02:18