Menurut para sejarawan, negara tidak bisa “lepas tangan” untuk tetap menyajikan versi sejarah yang selama ini sudah diungkap dan menyerahkannya kepada sejarawan. Oleh sebab itu, mereka mengatakan perlu ada “klarifikasi sejarah” yang menggunakan “sumber-sumber narasi korban” yang selama ini suaranya dibungkam.
Sementara, peneliti sejarah di Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan, Ita Fatia Nadia mengatakan, pemerintah Indonesia "harus segera" dan "tanpa syarat" melakukan penulisan ulang sejarah terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Setelah kita melihat korban-korban pelanggaran HAM, dalam narasi sejarah itu mereka adalah pemberontak, mereka adalah perusuh, pengkhianat, dan sebagainya. “Penyembuhan trauma bukan saja dari korban, tapi juga dari komunitas karena komunitas penting untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kebenaran itu kita mulai dengan memanggil kembali memori dari korban,” tambah Ita.Deklarasi kemerdekaan untuk klarifikasi kesejarahan, kebenaran, dan keadilan atas kejahatan kemanusiaan di Kantor Amnesty International Indonesia, Selasa .
“Antara Januari sampai Februari tahun 2024, di situ pintu gerbangnya. Semakin cepat [penulisan ulang sejarah] dikeluarkan semakin mungkin ini mempunyai daya hidup yang melampaui kemungkinan itu nanti ditutup kembali,” kata Marzuki. Hingga kini, pengadilan Argentina pun masih mengurus ribuan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu, baik di level dakwaan, maupun di level pemeriksaan di persidangan.
Mahfud mengatakan negara membebaskan siapa saja untuk meneliti dan menulis sejarah terkait Tragedi 1965, tetapi negara tidak akan menganggap hasil penelitian itu sebagai “sikap negara” dan hanya memandangnya sebagai “ilmu” yang bisa dipelajari.“Kalau ilmunya itu silahkan [ditulis]. Enggak mungkin ada orang bisa nulis satu sejarah yang dianggap benar. Enggak mungkin ada,” kata Mahfud yang juga mengatakan bahwa penulisan sejarah itu bisa memperkaya khasanah bangsa.
Namun demikian, memang ada beberapa penerbit buku pelajaran juga mulai menyebut G30S tanpa PKI, pada kurikulum 2004, menurut pemberitaan Kompas.com.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menko Mahfud MD ke Korban Eksil 1965: Anda Tak Pernah Bersalah ke Negara IniMenko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kepada para korban peristiwa eksil 1965 di luar negeri tidak melakukan kesalahan
Read more »
Mahfud Terharu saat Temui Eks Mahid Korban Peristiwa 1965: Anda Tidak Pernah Bersalah kepada NegaraMenko Polhukam Mahfud MD menyatakan para eks Mahid yang dikirim ke luar negeri di era Presiden Soekarno, tidak punya kesalahan terhadap negara.
Read more »
Indonesia-Australia Teken MoU Pilot, Kemnaker: Buka Peluang Pengembangan KeterampilanPemerintah Indonesia dan Australia sepakat menjalin kerja sama tentang Pilot Pertukaran Pengembangan Keterampilan Indonesia-Australia.
Read more »
Amnesty Dukung Tuntutan Warga Eksil Agar Pemerintah Minta MaafAmnesty Internasional Indonesia mendukung tuntutan warga eksil di Eropa yang menuntut pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM peristiwa 1965.
Read more »
Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Menuju Indonesia EmasMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan rencana pemerintah untuk mencapai target predikat sebagai 'High Income Country'
Read more »
Airlangga Paparkan Strategi Pemerintah Menuju Visi Indonesia Emas 2045Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045 adalah mencapai Indonesia emas.
Read more »