Keberadaan UU Pengadaan Tanah selayaknya ditinjau kembali karena masih menunjukkan watak hak memaksa negara atas rakyat.
) berusia 12 tahun. Sepanjang 12 tahun tersebut ribuan kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah atas nama pembangunan dilakukan dengan menggunakan instrumen UU Pengadaan Tanah. Tak terkecuali selama sembilan tahun terakhir mengawal program unggulan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur, baik dalam lingkup program strategis nasional, maupun non-program strategis nasional.
Proses seperti itu menunjukkan betapa kuatnya superioritas negara atas rakyatnya dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah. Padahal UUD 1945 hanya mengatur perihal hak menguasai negara, akan tetapi UU Pengadaan Tanah justru menunjukan watak hak memaksa negara. Superioritas inilah yang semestinya ditinjau.
Sebagai bagian dari studi kelayakan, dokumen perencanaan pengadaan tanah kerap abai terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak pengadaan tanah, baik sebelum, sedang dan setelah pengadaan tanah. Sementara itu pemerintahan daerah kerap abai terhadap keterpenuhan kelengkapan pada tahapan persiapan.
Opini M Nurul Fajri Uu Pengadaan Tanah Asas Eminent Domain
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
Polisi Amankan 3 Pelaku Bullying dan Penganiayaan Siswi SD di Depok, Terkait Geng PertemananArya menambahkan, karena pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, keduanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak
Read more »
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Siap Gelar Aksi, Ini TuntutannyaJPNN.com : Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyatakan sikapnya menolak Undang-Undang Nomor 4 Tahun.
Read more »
Gaji Karyawan Dipotong Tapera buat Nombok APBN? Ini Kata KemenkeuKemenkeu menyebut program Tapera sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016.
Read more »
UU Cipta Kerja Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sampai 7%JPNN.com : Pemerintah berupaya mengoptimalkan implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK)
Read more »